Dimana Indonesia?

Foto diambil dari www.mytoptopic.com

Di tahun 2014, masih saja Indonesia belum mampu membebaskan diri dari berbagai belenggu ancaman, baik ancaman yang berasal dari luar negara bahkan sampai dari dalam negara sendiri. Kemerdekaan hanya dijadikan sebagai momentum kemenangan atas kedaulatan penuh yang dimiliki negara. Namun, belum dapat diimbangi atas kesadaran warga negaranya. Kesadaran kemerdekaan pada prakteknya juga belum mampu menimbulkan rasa nasionalisme. Baik dari kalangan masyarakat sampai pada tokoh yang sebagai “penyambung lidah masyarakat”. Hal ini nampak pada beberapa kasus besar yang melanda di negeri ini. Ideologi nasional sebagai salah satu faktor pembentukan identitas bangsa yang bertujuan mencapai kebaikan bersama, mulai dibayangi oleh kepentingan-kepentingan pribadi.

Sebagai negara yang telah merdeka, pemerintahan memiliki kekuasaan yang tinggi dalam usaha menyejahterakan rakyatnya. Kekuasaan politik menjadi prioritas utama karena konsep kekuasaan dengan cara menempatkan dalam konteks politik secara lebih proposional tanpa berpotensi untuk menjadikan kekuasaan sebagai satu-satunya konsep ilmu politik.  Namun di Indonesia, gejala politik lebih cenderung ditinjau dalam dimensi implisit dan negatif. Kekuasaan implisit juga menimbulkan perhatian orang pada segi rumit hubungan kekuasaan atau “asas memperkirakan reaksi pihak” antar palemen. Selain itu, karena segala proses politik berujung pada negara sebagai “sapi perah”. Selain itu, kekuasaan politik menjadi angin segar bagi oknum-oknum tertentu dalam menyalah gunakan wewenang yang dimiliki.

Dalam bentuk pertahanan negara, Indonesia juga belum mampu secara penuh memberikan rasa aman bagi warga negaranya. Beberapa kasus terorisme yang kian merebak di tiap-tiap daerah serta penembakan terhadap beberpa polisi yang menunjukkan lemahnya kekuatan militer yang dimiliki. Senada dengan hilangnya pulau-pulau kecil yang telah direbut oleh beberapa negara yang memperkuat persepsi atas lemahnya pertahanan yang dilakukan oleh militer Indonesia.

Jika dilihat secara yuridis, sistem hukum di Indonesia masih belum mampu tegas akan hukum. Beberapa manipulasi hukum dilakukan oleh oknum – oknum tertentu. Baik yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sampai hakim. Banyak kasus-kasus yang terungkap mengenai cacat hukum yang terjadi di Indonesia. Mereka yang memiliki pangkat dan jabatan tinggi seakan mampu untuk membeli hukum di Indonesia atas kasus yang menyangkutnya. Jika hukum adalah ketegasan atas tindak kebenaran mampu di beli, maka tidak akan ada batasan seseorang bertindak dalam suatu negara.

Melihat atas permasalahan-permasalahan yang terjadi yang patut diapresiasi adalah masyarakat sebagai warga negara. Jika masyarakat mengerti akan apa yang dialami negaranya dan bertindak sebagai wujud partisipasi politik sehingga memberikan sumbangsih baik berupa aspirasi, ilmu dan pemikiran serta mengutamakan kepentingan umum maka akan terjadi perubahan-perubahan yang mampu merubah Indonesia menuju arah yang lebih baik sehingga mampu meraih kemerdekaan yang sesungguhnya.